Korupsi adalah Penghianatan terhadap Negara

Istilah pengkhianat negara (traitor) memang tidak akrab dalam keseharian kita. Istilah tersebut semakin tidak menemukan momentum di tengah arus neoliberalisme politik dan ekonomi di mana batas-batas teritoral negara (baik secara fisik ataupun imajiner) sudah digilas oleh globalisasi dan universalisme. Munculnya fenomena global citizen, misalnya, semakin memupuskan makna magis pengkhianat negara.

Pengkhianat negara, menurut kamus Merriam Webster edisi online, diartikan sebagai a person who is not loyal or true to a friend, duty, cause, or belief or is false to a personal duty dan a person who betrays his or her country: a person who commits treason. Dalam kamus bahasa Turki nedirnedemek.com, pengkhianat negara adalah vatanin yuksek cikarlarini hice sayarak onun aleyhinde is goren kimse (seorang yang merongrong dan mengkhianati kepentingan utama negara).

Dua referensi di atas secara tersurat mempunyai kesamaan pengertian normatif dan kemudian menjadi arus utama memahami praktik-praktik penyebutan pengkhianat negara dalam wacana politik kekuasaan, yaitu seseorang ataupun kelompok yang bekerja sama dengan musuh atau agen luar demi memuluskan kepentingannya yang berlawanan atau mencederai tujuan dan falsafah negaranya sendiri.

Definisi tersebut merupakan warisan masa-masa perang, yang menjadi propaganda sekaligus peneguh kekuatan melawan musuh-musuh di luar kelompok mereka. Setelah Perang Dunia II, pengkhianat negara sudah mulai tidak laku dalam pusaran kampanye ataupun propaganda kekuasaan.

Kenapa mereka yang telah mendustai tugas negara dan kesepakatan bersama dengan melakukan abuse of power -seperti para koruptor- tidak masuk dalam istilah pengkhianat negara? Padahal pada gilirannya, koruptor tidak hanya melumpuhkan sendi-sendi negara tetapi juga bisa menjerumuskannya ke dasar jurang kehancuran. Dalam kondisi demikian martabat dan kehormatan negara semakin disepelekan di muka internasional. Bagaimanapun negara yang digerogoti oleh korupsi akan tertatih menuju kelumpuhan.

Istilah pengkhianat negara adalah istilah yang sesuai untuk menjadi label bagi sel sel penghancur sendi-sendi bangsa dan negara, yakni para koruptor. Analisis ini bertolak pada prinsip dan makna negara demokrasi, yang di dalamnya kepentingan rakyat menjadi dasar utama di balik sistem yang lahir dari Yunani itu.

Pemerintahan “dari, oleh dan untuk rakyat” adalah diktum yang mengokohkan prinsip demokrasi demi mengejawantahkan rule of the people. Dalam negara demokrasi, kepentingan utama adalah hajat orang banyak, bukan perorangan dan bukan pula golongan.

Maka dari itu, segala bentuk penghancuran dan abuse of power -berupa tindak korupsi yang dilakukan oleh para birokrat- secara langsung akan berdampak kepada rakyat banyak sebagai muara serta tujuan bernegara dan berbangsa di bawah asas demokrasi. Tindak kejahatan white collar, yang juga dikenal dengan extraordinary crime itu, menjadi momok paling berbahaya karena, jika virus mematikan itu sudah menjangkiti struktur negara, organisme birokrasi akan membusuk dan kehilangan fungsinya.

Dalam situasi demikian akan terjadi pelanggaran dan mutilasi atas tugas dan amanah undang-undang yang lahir sebagai produk konsensus rakyat. Perampokan besar-besaran terhadap kekayaan negara akan terjadi pada saat yang sama. Potensi korupsi berjamaah tidak bisa dielakkan lagi dan eksistensi lembaga hukum akan tersandera di tengah sarang penyamun. Korupsi sempurna menjadi sindrom dan way of life dari elemen paling bawah struktur negara seperti kepala desa, pegawai di kecamatan, bupati, gubernur, ekskutif, legislatif, yudikatif, kejaksaan, Mahkamah Konstitusi dan semua level struktur birokrasi kita sudah digerogoti penyakit korupsi.

Kenapa koruptor harus disebut pengkhianat negara?

Kita harus mencari istilah paling ekstrim, yang pada dirinya mengandung makna yang secara langsung menohok kesadaran dan pemahaman bangsa ini. Nama dan penyebutan sangat penting untuk memberikan tekanan dan beban psikologis serta sosiologis, yang pada akhirnya nanti menjadi efek jera.

Sebutan untuk “koruptor”, rasanya tidak cukup mewakili dampak akibat dari kejahatan tersebut. Untuk itu, melabeli para koruptor dengan kata “pengkhianat” akan menawarkan intensitas dan pergumulan emosi yang lebih tepat. Para pelaku tindak pidana korupsi bisa juga disebut sebagai pengkhianat bangsa atau pengkhianat negara.

Bagi Indonesia hari ini, korupsi bukan lagi kasus kejahatan biasa, tapi sebuah tragedi yang akan menghancurkan generasi masa depan. Korupsi hari ini sudah menjadi budaya dalam politik dan pemerintahan, Pelan tapi pasti, korupsi telah menjadi sindrom, way of life dan bahkan menjangkiti pikiran (corrupted mind) yang akan mengancam dan merusak cara pikir masyarakat dan bangsa ini ke depan, lebih parah lagi dengan penegakan hukum yang lemah dan tebang pilih demi untuk melindungi para penghianat negara dan jaringan kejahatannya.

Dalam suatu kisah, Wajah Rasulullah SAW seketika berubah merah padam, tak dapat menahan keberangannya begitu mendengar laporan Usamah bin Zaid tentang kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. Pasalnya, kasus ini dirasakan sangat mencoreng wajah dan merusak kredibilitas kaum Quraisy, yang selama ini disegani dan dihormati masyarakat Arab.

Suatu pertemuan terbatas segera diadakan oleh beberapa tokoh Quraisy guna mengambil langkah-langkah pengamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, disepakati bahwa Usamah bin Zaid diutus untuk melobi Rasulullah SAW.

Sebagai Kepala Negara yang berkuasa penuh, kaum elite Quraisy berharap Rasulullah SAW dapat meredam kasus ini sebelum pelakunya diseret ke sidang mahkamah pengadilan. Mereka yakin Usamah dapat bernegosiasi dengan Rasulullah karena selama ini Usamah dikenal sebagai orang dekat Rasulullah, bahkan dijuluki Hibbu Rasulillah, anak emasnya Rasulullah. Ia termasuk anak muda pemberani.

Dengan mudah Rasulullah SAW menangkap maksud terselubung di balik pembicaraannya dengan Usamah. Yakni, adanya upaya kolusi dan persekongkolan yang bertujuan memetieskan kasus pencurian tersebut. Karena itu, dengan nada tinggi Beliau berkata kepada Usamah:

Apakah kamu mau menjadi pembela perkara yang melanggar batas-batas hukum Allah?” Beliau kemudian naik ke atas mimbar dan di hadapan massa yang hadir, dengan tegas Beliau mengingatkan: “Sesungguhnya hancur binasa bangsa-bangsa sebelum kamu disebabkan, bila yang mencuri datang dari kalangan kaum elite, mereka biarkan tanpa diambil tindakan apa pun. Tetapi, bila yang mencuri datang dari orang-orang lemah, segera mereka ambil tindakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya.” (HR Muttafaq ‘alaih)

Butir-butir kata mutiara yang terlontar, “Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri“, adalah sangat tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga Rasulullah. Seorang putri kandungnya melakukan pencurian? Pernyataan ini lebih merupakan sebuah pesan moral yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bangsa. Bahwa keadilan merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa yang membawa rasa tenteram, meraih kesejahteraan.

Oleh karena itu, keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum wajib ditegakkan tanpa pilih kasih. Dan, bahwa kolusi dan persekongkolan adalah suatu tindakan kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang harus ditindak tegas demi keselamatan bangsa.

Cepat atau lambat, negeri manapun di dunia ini akan dihadapkan pada sebuah ancaman kehancuran, berakibat runtuhnya tatanan kehidupan bangsa.

Wallahu a’lam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: