Korupsi adalah Penghianatan terhadap Negara

Istilah pengkhianat negara (traitor) memang tidak akrab dalam keseharian kita. Istilah tersebut semakin tidak menemukan momentum di tengah arus neoliberalisme politik dan ekonomi di mana batas-batas teritoral negara (baik secara fisik ataupun imajiner) sudah digilas oleh globalisasi dan universalisme. Munculnya fenomena global citizen, misalnya, semakin memupuskan makna magis pengkhianat negara.

Pengkhianat negara, menurut kamus Merriam Webster edisi online, diartikan sebagai a person who is not loyal or true to a friend, duty, cause, or belief or is false to a personal duty dan a person who betrays his or her country: a person who commits treason. Dalam kamus bahasa Turki nedirnedemek.com, pengkhianat negara adalah vatanin yuksek cikarlarini hice sayarak onun aleyhinde is goren kimse (seorang yang merongrong dan mengkhianati kepentingan utama negara).

Dua referensi di atas secara tersurat mempunyai kesamaan pengertian normatif dan kemudian menjadi arus utama memahami praktik-praktik penyebutan pengkhianat negara dalam wacana politik kekuasaan, yaitu seseorang ataupun kelompok yang bekerja sama dengan musuh atau agen luar demi memuluskan kepentingannya yang berlawanan atau mencederai tujuan dan falsafah negaranya sendiri.

Definisi tersebut merupakan warisan masa-masa perang, yang menjadi propaganda sekaligus peneguh kekuatan melawan musuh-musuh di luar kelompok mereka. Setelah Perang Dunia II, pengkhianat negara sudah mulai tidak laku dalam pusaran kampanye ataupun propaganda kekuasaan.

Kenapa mereka yang telah mendustai tugas negara dan kesepakatan bersama dengan melakukan abuse of power -seperti para koruptor- tidak masuk dalam istilah pengkhianat negara? Padahal pada gilirannya, koruptor tidak hanya melumpuhkan sendi-sendi negara tetapi juga bisa menjerumuskannya ke dasar jurang kehancuran. Dalam kondisi demikian martabat dan kehormatan negara semakin disepelekan di muka internasional. Bagaimanapun negara yang digerogoti oleh korupsi akan tertatih menuju kelumpuhan.

Istilah pengkhianat negara adalah istilah yang sesuai untuk menjadi label bagi sel sel penghancur sendi-sendi bangsa dan negara, yakni para koruptor. Analisis ini bertolak pada prinsip dan makna negara demokrasi, yang di dalamnya kepentingan rakyat menjadi dasar utama di balik sistem yang lahir dari Yunani itu.

Pemerintahan “dari, oleh dan untuk rakyat” adalah diktum yang mengokohkan prinsip demokrasi demi mengejawantahkan rule of the people. Dalam negara demokrasi, kepentingan utama adalah hajat orang banyak, bukan perorangan dan bukan pula golongan.

Maka dari itu, segala bentuk penghancuran dan abuse of power -berupa tindak korupsi yang dilakukan oleh para birokrat- secara langsung akan berdampak kepada rakyat banyak sebagai muara serta tujuan bernegara dan berbangsa di bawah asas demokrasi. Tindak kejahatan white collar, yang juga dikenal dengan extraordinary crime itu, menjadi momok paling berbahaya karena, jika virus mematikan itu sudah menjangkiti struktur negara, organisme birokrasi akan membusuk dan kehilangan fungsinya.

Dalam situasi demikian akan terjadi pelanggaran dan mutilasi atas tugas dan amanah undang-undang yang lahir sebagai produk konsensus rakyat. Perampokan besar-besaran terhadap kekayaan negara akan terjadi pada saat yang sama. Potensi korupsi berjamaah tidak bisa dielakkan lagi dan eksistensi lembaga hukum akan tersandera di tengah sarang penyamun. Korupsi sempurna menjadi sindrom dan way of life dari elemen paling bawah struktur negara seperti kepala desa, pegawai di kecamatan, bupati, gubernur, ekskutif, legislatif, yudikatif, kejaksaan, Mahkamah Konstitusi dan semua level struktur birokrasi kita sudah digerogoti penyakit korupsi.

Kenapa koruptor harus disebut pengkhianat negara?

Kita harus mencari istilah paling ekstrim, yang pada dirinya mengandung makna yang secara langsung menohok kesadaran dan pemahaman bangsa ini. Nama dan penyebutan sangat penting untuk memberikan tekanan dan beban psikologis serta sosiologis, yang pada akhirnya nanti menjadi efek jera.

Sebutan untuk “koruptor”, rasanya tidak cukup mewakili dampak akibat dari kejahatan tersebut. Untuk itu, melabeli para koruptor dengan kata “pengkhianat” akan menawarkan intensitas dan pergumulan emosi yang lebih tepat. Para pelaku tindak pidana korupsi bisa juga disebut sebagai pengkhianat bangsa atau pengkhianat negara.

Bagi Indonesia hari ini, korupsi bukan lagi kasus kejahatan biasa, tapi sebuah tragedi yang akan menghancurkan generasi masa depan. Korupsi hari ini sudah menjadi budaya dalam politik dan pemerintahan, Pelan tapi pasti, korupsi telah menjadi sindrom, way of life dan bahkan menjangkiti pikiran (corrupted mind) yang akan mengancam dan merusak cara pikir masyarakat dan bangsa ini ke depan, lebih parah lagi dengan penegakan hukum yang lemah dan tebang pilih demi untuk melindungi para penghianat negara dan jaringan kejahatannya.

Dalam suatu kisah, Wajah Rasulullah SAW seketika berubah merah padam, tak dapat menahan keberangannya begitu mendengar laporan Usamah bin Zaid tentang kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. Pasalnya, kasus ini dirasakan sangat mencoreng wajah dan merusak kredibilitas kaum Quraisy, yang selama ini disegani dan dihormati masyarakat Arab.

Suatu pertemuan terbatas segera diadakan oleh beberapa tokoh Quraisy guna mengambil langkah-langkah pengamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, disepakati bahwa Usamah bin Zaid diutus untuk melobi Rasulullah SAW.

Sebagai Kepala Negara yang berkuasa penuh, kaum elite Quraisy berharap Rasulullah SAW dapat meredam kasus ini sebelum pelakunya diseret ke sidang mahkamah pengadilan. Mereka yakin Usamah dapat bernegosiasi dengan Rasulullah karena selama ini Usamah dikenal sebagai orang dekat Rasulullah, bahkan dijuluki Hibbu Rasulillah, anak emasnya Rasulullah. Ia termasuk anak muda pemberani.

Dengan mudah Rasulullah SAW menangkap maksud terselubung di balik pembicaraannya dengan Usamah. Yakni, adanya upaya kolusi dan persekongkolan yang bertujuan memetieskan kasus pencurian tersebut. Karena itu, dengan nada tinggi Beliau berkata kepada Usamah:

Apakah kamu mau menjadi pembela perkara yang melanggar batas-batas hukum Allah?” Beliau kemudian naik ke atas mimbar dan di hadapan massa yang hadir, dengan tegas Beliau mengingatkan: “Sesungguhnya hancur binasa bangsa-bangsa sebelum kamu disebabkan, bila yang mencuri datang dari kalangan kaum elite, mereka biarkan tanpa diambil tindakan apa pun. Tetapi, bila yang mencuri datang dari orang-orang lemah, segera mereka ambil tindakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya.” (HR Muttafaq ‘alaih)

Butir-butir kata mutiara yang terlontar, “Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri“, adalah sangat tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga Rasulullah. Seorang putri kandungnya melakukan pencurian? Pernyataan ini lebih merupakan sebuah pesan moral yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bangsa. Bahwa keadilan merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa yang membawa rasa tenteram, meraih kesejahteraan.

Oleh karena itu, keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum wajib ditegakkan tanpa pilih kasih. Dan, bahwa kolusi dan persekongkolan adalah suatu tindakan kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang harus ditindak tegas demi keselamatan bangsa.

Cepat atau lambat, negeri manapun di dunia ini akan dihadapkan pada sebuah ancaman kehancuran, berakibat runtuhnya tatanan kehidupan bangsa.

Wallahu a’lam

Bangsa Yang Tergadai

Mengapa pilpres yang hanya soal pergantian presiden dan kita sudah pengalaman menyelenggarakannya beberapa kali tapi kemarin demikian panas, tegang, sulit saling mengalah, dan banyak kecurangan yang begitu masif dan bahkan berani terang-terangan? Petahana bisa dengan mudahnya menangkap siapa saja yang dianggapnya provokator. Sisi lain, oposan banyak mengerahkan gerakan rakyat yang disebut people power walaupun sebuah gerakan damai.

Kata “kalah” waktu itu, tampak sulit diterima oleh kedua belah pihak. Apakah kekalahan bida diterima hanya oleh kubu 02? Tidak. Kubu 01 juga sama.

Bagi kubu 02, pemilu kemarin penuh rekayasa, karena dianggap penuh kecurangan struktural dan masif yang disiapkan sejak awal, catatannya kecurangan di tim BPN mencapai ribuan, termasuk membangun opini melalui quick count yang diyakini hanya pesanan semata, hanya konstruksi untuk mempengaruhi pikiran dan mental masyarakat agar hasil pemilu bisa diterima dari hasil quick count dan perhitungan KPU.

Bagi kubu 01, pemilu yang lalu tidak akan mungkin bisa terima jika mereka kalah, karena diyakininya ada kelompok Islam radikal menyatu pada kubu 02 yang dituduhkannya akan merubah NKRI dan Pancasila. Prabowo iya nasionalis tapi dia didompleng oleh elemen Islam radikal dan ini membahayakan kelangsungan NKRI. Itulah pikiran di kubu 01. Maka, bagaimana pun caranya, 02 tidak boleh menang walaupun itu kekuatan rakyat.

Kalau soal pemilu biasa yang jurdil dan kondisi negara normal, kubu Jokowi dan kubu Prabowo pasti akan menerima kalah dan menang sebagai hal yang biasa. Tapi mengapa kondisi jadi rumit, panas, tegang dan gawat? Mengapa ada ribuan kecurangan yang dibaca masyarakat dari berita-berita media dan ditonton langsung dari banyak sekali video yang beredar? Mengapa survei dan quick count yang fungsinya membantu menghitung cepat tapi kali ini banyak kontroversial dan tak diterima oleh satu paslon? Berarti ada sesuatu. Itu jawabannya.

Bukankah pada banyak pemilu sebelumnya, quick count tidak jadi masalah? Karena tidak ada nuansa kecurangan apalagi masif. Di pilpres 2019 lalu, masalahnya jelas karena pemilunya tidak wajar. Bukankah sepanjang sejarah pemilu Indonesia baru kali ini begitu banyak kecurangan yang disaksikan masyarakat? Mengapa ada korban kematian panitia begitu banyak hingga 550 lebih? Ada apa? Apa artinya? Sekali lagi, artinya ada sesuatu, ada yang tidak wajar, ada misteri yang besar yang sekarang jadi kontroversi. Bukankah mudah saja memahami itu? Diagnosis Ikatan Dokter Indonesia sudah membuktikan mereka bukan mati oleh kelelahan. Kelelahan bukan penyebab langsung kematian. Bila kematian massal itu diautopsi, sebabnya akan terbuka.

Mana mungkin sebuah hasil pemilu akan diterima oleh peserta bila kecurangan begitu banyak? Di negara manapun pasti akan jadi masalah, yang kalah pasti akan protes karena permainan tidak fair, karena pemilu tidak jujur. Ada apa dengan kematian panitia KPPS hingga 500 orang lebih? Apakah ini pemilu yang biasa? Pemilu yg normal dan wajar? Tentu tidak. Semua masyarakat tahu dan merasakan ini pemilu yang tidak biasa, tidak wajar. Kematian massal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, sekali lagi, ada apa dengan pemilu pilpres 2019?

Mengamati dan merasakan ketidakwajaran Pilpres 2019 sebenarnya bukan soal Jokowi lawan Prabowo, bukan hanya soal pergantian presiden, bukan soal Islam moderat dan Islam radikal, bukan soal Pancasila vs Khilafah, bukan soal nasionalisme religius vs nasionalisme sekuler. Bukan soal rebutan kekuasaan antar anak bangsa. Kalau hanya itu semua, pemilu tidak akan segawat dan segenting saat itu. Dalam banyak hal masyarakat kita sudah terbiasa dan menerima perbedaan.

Maka, jawabannya tidak lain adalah sesuatu yang lebih besar dari sekedar pemilu. Yang lebih besar dari sekedar pergantian presiden yaitu masalah kedaulatan negara dan masa depan bangsa. Hanya, yang satu kubu seperti tidak perduli, tidak menyadari, karena lebih memandang aspirasi politik kelompoknya. Kubu lain tahu, sangat perduli dan melihat urusan yang lebih besar, yaitu soal kedaulatan bangsa dan negara yang sedang tergadaikan. Soal ancaman kepada rakyat yang akan jadi kacung di negerinya sendiri.

Ini era global. Negara-negara besar mencaplok negara-negara lain tidak melalui penjajahan langsung tapi melalui neo-kolonialisme, melalui imperialisme politik yang gejalanya sudah banyak di Indonesia tapi masih juga sulit diyakinkan kepada sebagian masyarakatnya.

Samuel Huntington menjelaskan secara rasional dalam bukunya “The Clash of Civilization and Remaking New Order,” bahwa negara-negara raksasa dengan ledakan penduduknya yang sudah tak terkendali di negerinya karena sudah lewat batas, pasti akan mencari sumber-sumber alam dan penghidupan dengan membanjiri negara-negara tetangganya dan menganeksisasi secara ekonomi dan politik. Kolonialisme dulu karena kerakusan, sekarang kolonialisme karena mempertahankan hidup dari negara yang terlalu besar.

Penduduk Cina sekrang sudah sekitar 1,4 milyar yang sumber alamnya sudah tak bisa diandalkan. Bagaimana ia harus mempertahankan hidup? Seperti air, dengan meluber keluar, menganeksasi bangsa-bangsa lain. Dan Cina sudah membuktikan itu dengan jebakan-jebakan utang yang besar yang membuat negara lain tidak berdaya: Tibet sudah jadi negara Cina, Malaysia sudah terlambat untuk bisa lepas dari hegemoni Cina.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengungkapkan, Zimbabwe memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China dan tak mampu membayar sehingga harus mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang sejak 1 Januari 2016. Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan dalam jangka panjang membuat China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria.

Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur dan harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China. Angola mengganti nilai mata uangnya. Zimbabwe juga.

Kapan Indonesia sadar?

Hutang Indonesia sudah mencapai 5000an Trilyun dan Indonesia akan kesulitan membayarnya. Satu-satunya cara adalah intervensi Cina harus diterima menghegemoni Indonesia dengan dikte-dikte ekonomi dan politiknya yang kini semakin kuat.

Melalui konglomerasi raksasa, Indonesia harus dibawah kendali mereka. Jokowi dan petahana adalah akses yang bisa diintervensi yang selama menambah terus utangnya hingga titik kritis. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang sangat berkuasa, sudah menandatangi 23 kontrak proyek dengan Cina untuk memperkuat dan semakin mengunci Indonesia dengan utang.

Liputan Kompas dan banyak media lain mengkhawatir bahaya jebakan hutang ini dan banyak tokoh mengkritiknya. Tapi Wiranto malah menyambutnya dengan membentuk Tim Hukum Nasional yang bernuansa dihidupkannya politik otoriter Orde Baru.

Kesadaran ancaman atas kedaulatan negara disikapi berbeda oleh kedua kubu capres dan masing-masing pendukungnya. Petahana menganggapnya bukan masalah karena mungkin sudah akrab tanpa melihat dampak dan akibatnya, kubu oposisi sangat merasakan ini berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara.

Kapan keduanya akan menyadari bersama? Mungkin kelak kalau bangsa ini, tanpa sadar dan tidak berdaya, sudah menjadi bagian dari negeri asing. Kita baru akan menyadari ketika kedaulatan sudah hilang di negeri yang dimerdekakan oleh hasil keringat darah rakyat, para pejuang dan para ulama dari 350 tahun kolonialisme.

Sekarang sudah nyata siapa pemenang pemilu dan siapa yang memimpin negeri ini. Dan disini titik perubahan besar bangsa ini akan dimulai. Perubahan bangsa yang kaya dan berdaulat menjadi bangsa kacung yang tergadai negerinya atas hutang yang semakin menumpuk, juga lepasnya aneka kekayaan negeri yang sekarang sebagiannya sudah terbukti.#

Wallahu a’lam.#

Pemimpin Penipu

Seorang pemimpin diibaratkan seperti nahkoda kapal yang harus siap-siaga dalam setiap pelayaran guna bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan seisi kapal. Mulai dari lingkup kecil, sosok ayah sebagai tulang puggung rumah tangga adalah pemimpin bagi setiap anggota keluarganya. Sementara di lingkup yang lebih besar (masyarakat), sosok lurah, bupati, gubernur dan juga presiden atau pemimpin negara merupakan figur-figur yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan para rakyatnya.

Menjadi sosok pemimpin yang dicintai anggotanya (baca: rakyat) adalah mimpi dan harapan besar dari setiap pemimpin. Hal ini dapat dimengerti karena salah satu parameter sederahana yang dapat digunakan untuk mengukur seorang pemimpin itu sukses atau tidak adalah dengan melihat respon serta kecintaan masyarakat kepadanya. Bila respon masyarakat kepadanya baik, maka bisa dipastikan pemimpin itu telah sukses dalam mengayomi para anggotanya. Namun sebaliknya, bila respon masyarakat kepadanya buruk, maka besar kemungkinan bahwa ia telah gagal dalam melaksanakan amanah sebagai pemimpin rakyat.

Islam sebagai ‘pemimpin’ dan penyempurna bagi agama-agama sebelumnya, dalam sejarahnya telah mampu melahirkan sosok-sosok pemimpin yang dicintai rakyat. Contoh paling masyhur dan nyata adalah Nabi Muhammad saw, yang selain menjadi Rasul (utusan) juga menjadi pemimpin negara kala itu. Islam, melalui ‘tangan emas’ Rasulullah mampu mensejahterakan, bahkan mengayomi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang ras, suku bahkan agama. Rasulullah tidak hanya dicintai kaum muslimin, tapi lebih dari itu orang-orang non-muslim juga merasa mendapatkan perlindungan serta pengayoman di bawah payung kepemimpinannya. Sosok pemimpin seperti inilah yang senantiasa dirindukan kehadirannya oleh umat. Sosok pemimpin yang bertanggung jawab, adil, jujur, tidak otoriter, berpihak kepada yang lemah dan merakyat.

Meskipun sekarang Rasulullah telah tiada, namun paling tidak spirit kepemimpinan beliau dapat terus terwariskan ke dalam setiap diri pemimpin yang benar-benar berusaha meneladaninya. Dalam tulisan ini, penulis mencoba memaparkan beberapa hadits tentang pemimpin dan kepemimpinan serta kriteria-kriteria pemimpin yang dicintai rakyat.

Menumbuhkan Kesadaran Kepemimpinan dalam Diri

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Dari Abdullah (Ibn Umar) ra (berkata), Rasulullah saw bersabda: “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya (kepada anaknya). Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Ketahuilah, kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertang jawaban) dari hal yang dipimpinnya.”

Hadits yang dibawa Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahih-nya (vol. 3, no. 2554, no. 2409, no. 2558, vol. 4, no. 2751, vol. 7, no. 5188, no. 5200) dengan beberapa varian matan yang berbeda, namun dengan subtansi yang tetap sama. Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya (vol. 3, no. 1829), al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Awsath (vol. 4, no. 3890), Malik dalam al-Muwatha’ (no. 991), Abu Dawud dalam Sunan-nya (vol. 3, no. 2930), al-Tirmidzi dalam Sunan-nya (vol. 4, no. 1705), al-Al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman (no. 4881, no. 6975), Ibnu Hibban dalam Shahih-nya(vol. 10. No. 4489, no. 4490, no 4491) dan beberapa mukharrij lainnya dalam karya-karya mereka. Hadits ini tidak perlu diragukan lagi keotentikannya, karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang terkenal ketat dalam meriwayatkan hadits serta beberapa imam lainnya.

Satu pesan besar dari hadits ini adalah spirit tanggung jawab. Siapapun dia dan apapun profesinya, pada hakikatnya ia adalah pemimpin. Pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat. Seorang suami akan ditanya tentang kepemimpinannya terhadap keluarga. Seorang istri akan ditanya tentang tugasnya dalam rumah tangga. Seorang penuntut ilmu akan ditanya tentang ilmu yang ia dapatkan. Seorang pemimpin negara juga akan ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap rakyat yang dipimpinnya. Tanggung jawab dalam hal ini tidak semata-mata bermakna melaksanakan tugas saja, kemudian setelah itu tidak memberikan dampak apapun bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih kepada upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpinnya.

Dengan menyadari bahwa setiap individu pada dasarnya adalah pemimpin (minimal bagi dirinya sendiri), niscaya akan tumbuh rasa tanggung jawab atas apa yang diamanahkan kepadanya. Jika setiap orang telah tahu dan sadar bahwa apa yang ada padanya hanyalah titipan dan amanah, maka tentu ia akan berhati-hati dalam mengelola dan menggunakannya.

Pemimpin yang Jujur

عَنْ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: “Dari al-Hasan, ia berkata, ‘Ubaidullah ibn Ziyad mengunjungi Ma’qil ibn Yasar yang sedang sakaratul maut. Kemudian Ma’qil berkata: aku akan memberitahumu sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah saw. Seandainya aku tahu kalau aku masih bisa hidup (setelah ini), maka aku tidak akan menceritkan ini kepadamu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “tiada seorang yang diamanati oleh allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti allah mengharamkan baginya surga.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahih-nya (vol. 9, no. 7150), Muslim dalam Shahih-nya (vol. , no. 142), Ibnu Hibban dalam Shahih-nya (vol. 10, no. 4495), al-Darimi dalam Sunan-nya (vol. 2, no. 2796), al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra (vol. 9, no. 18359) dan Syu’ab al-Iman (vol. 6, no. 6976), dan al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir (vol. 20, no. 474).

Hadits di atas merupakan ancaman besar bagi para pemimpin yang tidak jujur. Para pemimpin yang senantiasa menipu rakyat demi keuntungan pribadi dan juga kelompoknya. Mereka yang tanpa merasa salah berbuat tidak jujur kepada rakyat ini diancam oleh Allah dengan haramnya surga. Bentuk keharaman ini menurut al-Manawi ialah dengan cara menundanya masuk surga (Al-Manawi, Faid al-Qadir, vol. 5, hal. 623). Begitu besar ancaman yang diberikan Allah kepada para pemimpin yang suka menipu rakyat, mengindikasikan betapa pentingnya kejujuran harus selalu ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jujur adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang jujur adalah ia yang dapat mengemban amanah tanpa harus takut bila suatu ketika rakyat yang dipimpinnya menuntut sikap transparansi tentang apa yang telah ia lakukan. Lebih jauh lagi, rasa kejujuran yang dimiliki oleh seorang pemimpin juga harus mampu menjadi stimulus bagi para ‘bawahan’nya untuk turut melestarikan kejujuran di tengah roda pemerintahan.#